Ketua Umum PP Muhammadiyah Nilai Posisi Polri dan TNI di Bawah Presiden Sudah Tepat

Jakarta, TBN – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil dari pertimbangan matang pasca reformasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar merespons wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, Polri dan TNI adalah alat negara yang sangat penting dengan fungsi dan peran yang berbeda, sehingga penempatannya tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa.

“Kalau ada masalah, lebih baik lihat kondisi di dalam dan perbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” kata Haedar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ia menilai, setiap institusi tentu memiliki tantangan dan persoalan masing-masing. Namun, jika setiap muncul masalah lalu direspons dengan perubahan struktural seperti menggeser posisi kepolisian ke bawah kementerian, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Dalam pandangannya, penempatan Polri di bawah kementerian justru dapat memunculkan “dobel masalah”. Sebab, menurutnya, hampir setiap kementerian saat ini juga menghadapi tantangan tersendiri. Menggabungkan institusi yang memiliki persoalan dengan kementerian yang juga memiliki masalah dinilai bukan solusi yang tepat.

“Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan atau kita ubah terus strukturnya? Dalam kehidupan masyarakat pun tidak semua masalah diselesaikan dengan perubahan struktural. Cukuplah,” tegas Haedar.

Tekankan Prinsip Good Governance

Ketimbang melakukan perubahan struktur kelembagaan, Muhammadiyah mendorong penguatan prinsip good governance di seluruh institusi negara, baik di tubuh Polri, TNI, maupun birokrasi kementerian.

Menurut Haedar, upaya perbaikan internal, penguatan sistem pengawasan, serta komitmen terhadap pencegahan korupsi jauh lebih penting untuk menjawab tantangan yang ada.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto memiliki kapasitas kenegarawanan dan pandangan visioner dalam menyikapi dinamika yang berkembang.

“Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi,” ujarnya.

Muhammadiyah berharap seluruh institusi negara—Polri, TNI, serta kementerian—terus melakukan pembenahan agar prinsip good governance semakin kuat, praktik korupsi dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada bangsa dan negara berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selain itu, Haedar juga berharap Tim Reformasi Polri dapat memahami persoalan secara komprehensif dan bijaksana dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan.

Di akhir pernyataannya, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan masuk pada persoalan individu atau personal yang menduduki jabatan di instansi pemerintahan, termasuk pimpinan tertinggi di kepolisian.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hak prerogatif dan kebijakan Presiden.

“Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana,” tutup Haedar Nashir.